Oleh: Pimpinan Umum Media Partner Gruop
Bidiknews.info,JAKARTA – Perkara hukum yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memunculkan diskusi publik mengenai arah penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi sengketa yang berkembang di ruang digital dan media sosial.
Sejumlah kalangan menilai perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian hukum di pengadilan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan yang lebih luas mengenai sejauh mana sistem hukum pidana nasional mampu beradaptasi dengan dinamika demokrasi dan perkembangan teknologi informasi.
Di tengah meningkatnya kebebasan berekspresi dan terbukanya ruang publik digital, muncul pandangan bahwa tidak seluruh konflik atau perbedaan pendapat harus berakhir melalui proses pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukum juga perlu memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme lain yang lebih mengedepankan dialog, klarifikasi, dan pemulihan hubungan sosial.
Dalam kajian hukum pidana, dikenal prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir ketika upaya penyelesaian lain tidak lagi memadai. Prinsip tersebut lahir dari pemahaman bahwa pidana merupakan instrumen paling keras yang dimiliki negara karena dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang.
Namun dalam praktiknya, berbagai sengketa yang berkaitan dengan nama baik, pernyataan publik, maupun informasi yang berkembang di media sosial kerap berujung pada proses hukum pidana. Setelah laporan diterima, perkara biasanya berlanjut ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Secara prosedural, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang sah. Akan tetapi, sejumlah pengamat menilai perkembangan masyarakat yang sangat cepat, terutama sejak hadirnya media sosial, memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum yang sebagian besar dibangun dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi saat ini.
Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disusun pada tahun 1981, ruang komunikasi publik belum berkembang seperti sekarang. Saat itu belum terdapat media sosial maupun arus pertukaran informasi yang berlangsung secara masif dan real time sebagaimana terjadi saat ini.
Di sisi lain, konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang berkembang di berbagai negara mulai mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan tersebut menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, pemulihan hubungan sosial, serta pencarian solusi yang dapat diterima para pihak tanpa selalu mengedepankan penghukuman.
Sejumlah kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya upaya untuk memperluas penerapan pendekatan tersebut. Meski demikian, penerapannya masih terus menjadi bahan diskusi, terutama dalam perkara yang memiliki dimensi kepentingan publik dan perhatian luas masyarakat.
Dalam konteks tersebut, perkara Roy Suryo dan pihak-pihak terkait dinilai menjadi salah satu contoh yang menggambarkan tantangan hukum Indonesia di era digital. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Namun di sisi lain, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Proses persidangan nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, perdebatan yang berkembang di ruang publik menunjukkan bahwa perkara ini juga memunculkan diskursus yang lebih luas mengenai arah pembaruan hukum pidana Indonesia.
Sejumlah kalangan menilai momentum tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum dalam menjawab perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Pertanyaan yang mengemuka bukan hanya mengenai penerapan aturan yang ada, tetapi juga mengenai kemampuan sistem hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat modern yang semakin dinamis.
Pada akhirnya, putusan pengadilan akan menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati. Namun di luar itu, perkara ini juga menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi, demokrasi, dan kebebasan berekspresi terus menghadirkan tantangan baru yang perlu dijawab melalui pembaruan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Redaksi
Sumber: Analisis dan kajian hukum yang dihimpun dari berbagai pandangan mengenai perkembangan hukum pidana dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
