MELAWI, Kalbar –
Munculnya tayangan bermuatan pornografi pada videotron milik Pemerintah Kabupaten Melawi di kawasan Tugu Naruto, Nanga Pinoh, memantik kemarahan dan kekecewaan masyarakat.
Insiden yang viral di media sosial itu dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kredibilitas pengelolaan aset publik dan keamanan sistem informasi pemerintah.
Penjelasan Diskominfo yang menyebut dugaan peretasan sebagai penyebab insiden justru memunculkan pertanyaan baru. Publik menilai klaim tersebut harus dibuktikan melalui hasil investigasi dan audit forensik digital, bukan sekadar disampaikan sebagai dugaan tanpa penjelasan teknis yang memadai.
“Kalau benar diretas, mana bukti forensiknya? Bagaimana sistem pengamanannya, siapa yang memiliki akses, dan mengapa tayangan itu bisa muncul hingga dilihat masyarakat?” ujar seorang warga kepada Tim Awak Media Ini, Selasa (28/7/2026).
Bagi masyarakat, yang dipersoalkan bukan hanya ada atau tidaknya peretasan, tetapi juga efektivitas pengawasan. Sebab, fasilitas publik yang dikelola pemerintah semestinya memiliki pengamanan berlapis, pemantauan aktif, serta prosedur tanggap darurat yang mampu menghentikan tayangan bermasalah dalam hitungan menit.
Insiden ini menjadi ujian transparansi bagi Pemerintah Kabupaten Melawi. Apabila memang terjadi serangan siber, hasil pemeriksaan harus dibuka kepada publik. Sebaliknya, jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan, maka evaluasi dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu bukan sekadar klarifikasi, melainkan fakta, hasil pemeriksaan, dan langkah nyata agar kejadian serupa tidak kembali mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Tim Redaksi
BidikNewsInfo.com//
Editor : D_C
Dalih “Diretas” Belum Menjawab Persoalan: Publik Desak Audit Menyeluruh Videotron Pemda Melawi







