SEKADAU, KALIMANTAN BARAT – Kondisi Jembatan Sungai Belitang yang berada di Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, menjadi perhatian masyarakat. Infrastruktur penghubung yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga tersebut dilaporkan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Sekadau.
Jembatan dengan panjang kurang lebih 60 meter dan lebar sekitar 5 meter ini memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat. Bukan sekadar penghubung antardesa, keberadaannya menjadi akses utama mobilitas warga, kegiatan ekonomi, serta distribusi barang dan jasa menuju pusat Kecamatan Belitang Hulu.
Kerusakan yang terjadi tentu tidak bisa dipandang sebagai persoalan infrastruktur biasa. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memburuk dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasinya.
Heri Wijaya, salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena menjadi satu-satunya akses utama bagi masyarakat di wilayah kecamatan mereka.
“Jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat di kecamatan kami, Bang. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah segera memberikan perhatian dan melakukan perbaikan,” ungkap Heri Wijaya, Jumat (30/10/2026).
Keluhan serupa disampaikan Regent Enos, tokoh pemuda setempat. Menurutnya, posisi jembatan yang berada di pusat Kecamatan Belitang Hulu menjadikan infrastruktur tersebut sebagai jalur penting yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat.
“Jembatan tersebut berada tepat di pusat Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Ini merupakan jalan utama masyarakat untuk menghubungkan antardesa menuju pusat kota kecamatan,” jelasnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sekadau, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), segera melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jembatan tersebut. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat dan mendesak.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau jatuhnya korban akibat kerusakan infrastruktur yang sebenarnya sudah dikeluhkan masyarakat.
Infrastruktur Publik Bukan Sekadar Pembangunan, Tetapi Menyangkut Keselamatan Rakyat.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berada dalam kondisi aman dan layak digunakan. Karena itu, warga berharap persoalan Jembatan Sungai Belitang tidak berhenti sebatas pendataan atau janji perbaikan, melainkan segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Kini masyarakat menunggu respons dan tindakan konkret Pemerintah Kabupaten Sekadau. Sebab, bagi warga Belitang Hulu, jembatan tersebut bukan sekadar bangunan yang membentang di atas sungai, melainkan akses penting yang menopang kehidupan, perekonomian, dan masa depan masyarakat setempat.
Penulis: Alex
Editor: D_M
