SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT – Tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang kembali menjadi sorotan serius. Proyek pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 2 senilai Rp13,4 miliar kini menuai kritik setelah munculnya sejumlah kerusakan fisik pada bangunan yang baru selesai dikerjakan pada 2025.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai keseriusan Pemkot Singkawang dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan uang rakyat. Bagaimana mungkin sebuah proyek strategis bernilai belasan miliar rupiah justru memperlihatkan indikasi kerusakan ketika usia bangunannya masih tergolong sangat muda?
Berdasarkan dokumen pengadaan Tahun Anggaran 2025, proyek pembangunan Gedung Labkesmas Tier 2 tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp13,45 miliar dengan nilai kontrak mencapai Rp13,41 miliar. Pekerjaan itu dimenangkan oleh CV Widia Rizqi Tama, sementara pengawasan dilaksanakan oleh CV Absri Ananta Konsultan.
Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan ternyata belum memberikan jaminan bahwa bangunan tersebut terbebas dari persoalan mutu konstruksi.
Sejumlah kerusakan dilaporkan muncul pada beberapa bagian bangunan, di antaranya keretakan dinding serta retakan pada pertemuan antara dinding dan plafon. Bahkan, terdapat indikasi persoalan pada area pondasi atau sloof yang diduga berkaitan dengan tergerusnya tanah timbunan.
Apabila dugaan persoalan tersebut benar dan tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi menimbulkan masalah lebih serius, termasuk kemungkinan penurunan lantai dan gangguan terhadap kestabilan bangunan. Karena itu, pemeriksaan teknis secara menyeluruh oleh tenaga ahli independen menjadi hal mendesak.
Jangan Sampai Evaluasi Tender Hanya Menjadi Formalitas
Persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kerusakan bangunan biasa. Pemkot Singkawang harus berani membuka evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan proyek tersebut.
Kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) patut menjadi bagian dari evaluasi. Publik berhak mengetahui apakah seluruh persyaratan kualifikasi penyedia, kemampuan teknis, pengalaman pekerjaan, personel, peralatan, serta dokumen penawaran telah diperiksa secara cermat dan sesuai ketentuan.
Memang, kerusakan bangunan tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan dalam proses penetapan pemenang tender. Namun, kerusakan yang muncul pada bangunan yang relatif baru harus menjadi alasan kuat untuk mengaudit seluruh tahapan pekerjaan, termasuk proses pemilihan penyedia dan pengendalian mutu konstruksi.
Jangan sampai proses tender hanya sibuk mengejar kelengkapan dokumen administratif, sementara kemampuan riil penyedia dalam menghasilkan bangunan berkualitas justru luput dari perhatian.
Konsultan Pengawas dan Dinas Teknis Jangan Lepas Tangan
Sorotan juga tertuju pada konsultan pengawas dan dinas teknis yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, standar mutu, serta ketentuan kontrak.
Apa fungsi pengawasan apabila bangunan yang baru selesai dikerjakan sudah memperlihatkan indikasi kerusakan?
Apakah setiap tahapan pekerjaan telah diperiksa secara benar? Apakah kualitas material, kondisi tanah dasar, pekerjaan pondasi, sloof, hingga struktur bangunan telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai setelah proyek selesai dan pembayaran dilakukan, seluruh pihak seolah-olah kehilangan tanggung jawab ketika ditemukan persoalan di lapangan.
Uang Rp13,4 miliar bukan jumlah kecil. Itu merupakan uang negara yang berasal dari keuangan publik dan harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya.
Pemkot Singkawang Jangan Bungkam, Wali Kota Harus Turun Tangan!
Pemerintah Kota Singkawang, khususnya Wali Kota dan jajaran perangkat daerah terkait, tidak boleh bersikap pasif menghadapi persoalan ini.
Jangan menunggu sampai kerusakan semakin parah atau muncul persoalan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan tenaga kesehatan baru kemudian mengambil tindakan.
Pemkot Singkawang harus segera memerintahkan pemeriksaan teknis menyeluruh dan independen terhadap kondisi Gedung Labkesmas Tier 2 tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian pelaksanaan, atau pelanggaran kontrak, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses tender, kinerja PPK, konsultan pengawas, penyedia jasa, serta dinas teknis yang terlibat.
Apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum juga patut melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Jangan Jadikan Uang Rakyat sebagai Korban Lemahnya Pengawasan!
Masyarakat tidak membutuhkan gedung megah yang hanya bagus dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi bermasalah ketika dilihat langsung di lapangan.
Masyarakat membutuhkan bangunan yang kuat, aman, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Pemkot Singkawang harus membuktikan bahwa pengelolaan anggaran pembangunan benar-benar mengutamakan kepentingan publik, bukan sekadar menyelesaikan proyek dan menggugurkan kewajiban administratif.
Jika proyek senilai Rp13,4 miliar saja masih menyisakan persoalan mutu konstruksi, lantas bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap kualitas pengawasan proyek-proyek pembangunan lainnya?
Wali Kota Singkawang harus menjawab persoalan ini secara terbuka. Jangan biarkan uang rakyat menjadi korban lemahnya evaluasi, pengawasan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.
Tim Investigasi/REDAKSI







