Bidiknews.info,SANGGAU,KALBAR, | 19 Oktober 2026 –Pemberitaan berjudul “Lapor Pak Kapolri, PETI Merajalela di Desa Malenggang, Merusak Hutan dan Sungai, Segera Ditindak” yang diterbitkan media online Saber86 perlu disikapi secara kritis, objektif, dan berdasarkan verifikasi faktual. Pasalnya, tudingan mengenai maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terlebih yang dikaitkan dengan dugaan kerusakan hutan dan sungai, merupakan persoalan serius yang memerlukan dukungan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam praktik jurnalistik, pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan harus disusun berdasarkan informasi yang terverifikasi. Penggunaan judul yang tegas perlu diimbangi dengan data lapangan, dokumentasi yang memiliki konteks jelas, serta keterangan dari pihak-pihak terkait agar tidak membentuk persepsi publik yang melampaui fakta.
Masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan tersebut menilai bahwa klaim mengenai PETI yang disebut telah merajalela di Desa Malenggang perlu dijelaskan melalui bukti konkret. Verifikasi setidaknya mencakup lokasi dan waktu kejadian, bentuk aktivitas yang ditemukan, status lahan, serta identitas pihak yang diduga melakukan atau bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Istilah merajalela juga perlu didukung indikator yang terukur, seperti jumlah titik aktivitas, frekuensi kegiatan, kondisi terkini di lapangan, dan bukti pendukung lainnya. Tanpa penjelasan tersebut, generalisasi berisiko menimbulkan kesimpulan yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual.
Status Lahan Perlu Diklarifikasi
Salah satu informasi yang perlu dikonfirmasi dalam persoalan ini adalah keterangan bahwa lokasi yang dipersoalkan merupakan lahan pribadi. Informasi tersebut perlu diuji melalui dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah, identifikasi batas lahan, serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Apabila status lahan pribadi tersebut dapat dibuktikan, informasi itu perlu disampaikan secara proporsional sebagai bagian dari konteks pemberitaan. Meski demikian, kepemilikan atau penguasaan tanah tidak serta-merta membuktikan bahwa kegiatan pertambangan di atasnya telah memenuhi ketentuan perizinan.
Sebaliknya, status lahan juga tidak semestinya diabaikan ketika menjelaskan konteks lokasi yang diberitakan. Legalitas kegiatan pertambangan dan status kepemilikan tanah merupakan dua aspek berbeda yang harus diperiksa berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dokumentasi Visual Bukan Satu-Satunya Dasar Pembuktian
Secara faktual, keberadaan lahan terbuka, tanah tergali, timbunan material, ataupun alat berat dalam foto dan video tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tindak pidana PETI.
Dokumentasi visual dapat menjadi petunjuk awal dalam proses investigasi. Namun, penggunaannya perlu disertai keterangan mengenai waktu pengambilan gambar, koordinat lokasi, konteks aktivitas, serta informasi yang dapat membantu mengidentifikasi pihak terkait.
Apabila terdapat dugaan penambangan tanpa izin, aparat berwenang perlu memastikan bentuk kegiatan yang berlangsung, status perizinannya, dan pihak yang melakukan atau mengendalikan aktivitas tersebut.
Dengan demikian, kritik terhadap pemberitaan ini bukanlah bentuk penyangkalan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Kritik tersebut merupakan dorongan agar setiap tuduhan diperiksa secara profesional dan setiap kesimpulan disusun berdasarkan bukti yang dapat diuji.
Dugaan Kerusakan Hutan dan Sungai Harus Dibuktikan
Dugaan kerusakan hutan dan sungai juga membutuhkan pemeriksaan yang objektif. Perubahan bentang lahan, sedimentasi, air keruh, atau perubahan kondisi sungai harus dinilai berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi pembanding, serta hasil pemeriksaan teknis yang relevan.
Dokumentasi visual semata belum cukup untuk memastikan penyebab kerusakan lingkungan maupun menentukan pihak yang bertanggung jawab. Diperlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang untuk menilai kondisi lingkungan dan menguji hubungan sebab-akibat antara aktivitas yang diduga berlangsung dan dampak yang ditimbulkan.
Pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak salah sasaran. Apabila pelanggaran terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penertiban Tahun 2025 Perlu Dibaca Sesuai Konteks
Catatan penertiban PETI di Dusun Miruk, Desa Malenggang, pada 28 September 2025 juga perlu dipahami secara cermat.
Berdasarkan informasi pemberitaan mengenai peristiwa tersebut, aparat dilaporkan tidak menemukan pekerja maupun peralatan yang sedang digunakan untuk menambang ketika pemeriksaan berlangsung.
Informasi itu menggambarkan kondisi pada saat pemeriksaan dilakukan. Temuan tersebut tidak dapat dijadikan bukti mutlak bahwa aktivitas PETI tidak pernah terjadi atau tidak mungkin kembali berlangsung setelah penertiban.
Sebaliknya, dugaan adanya aktivitas PETI pada 2026 juga tidak otomatis terbukti hanya karena sebelumnya pernah dilakukan penertiban. Kondisi terbaru harus dipastikan melalui pemeriksaan lapangan yang aktual, disertai bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi.
Saber86 Diharapkan Membuka Ruang Klarifikasi
Atas dasar itu, masyarakat Malenggang meminta agar redaksi Saber86 menjelaskan dasar faktual yang digunakan dalam menyebut aktivitas PETI di Desa Malenggang telah merajalela dan merusak hutan serta sungai.
Sejumlah hal penting perlu diperjelas, antara lain:
– Apakah terdapat hasil investigasi lapangan terbaru yang mendukung pemberitaan tersebut?
– Apakah lokasi dan waktu aktivitas yang dimaksud telah dipastikan?
– Apakah masyarakat setempat, pemilik atau penguasa lahan, serta aparat berwenang telah dimintai keterangan?
– Apakah foto dan video yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi di lokasi yang diberitakan?
– Apakah dugaan kerusakan hutan dan sungai telah didukung hasil pemeriksaan atau data teknis yang relevan?
Apabila terdapat pihak yang belum berhasil dikonfirmasi, proses dan upaya konfirmasi tersebut sebaiknya dijelaskan secara transparan.
Klarifikasi bukan sekadar formalitas jurnalistik, melainkan bagian penting dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan kredibilitas informasi. Ruang klarifikasi juga diperlukan agar pihak yang disebut atau terdampak pemberitaan memiliki kesempatan untuk menyampaikan keterangan berdasarkan fakta.
Kebebasan Pers Harus Berjalan Bersama Tanggung Jawab Profesional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik merupakan rujukan penting dalam menilai tanggung jawab profesional media.
Kebebasan pers harus dihormati, termasuk dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang menyangkut kepentingan publik. Namun, pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta pemisahan yang jelas antara fakta dan pendapat.
Apabila ditemukan kekeliruan faktual, mekanisme koreksi dan hak jawab dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan informasi dan bukti yang memadai.
Pemberitaan media dapat menjadi pintu masuk bagi aparat untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan pelanggaran. Namun, pemberitaan bukanlah pengganti proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian hukum.
Mendorong Penegakan Hukum yang Adil dan Berdasarkan Bukti
Masyarakat yang menyampaikan kritik ini menegaskan bahwa keberatan terhadap pemberitaan bukan dimaksudkan untuk menghalangi penegakan hukum ataupun menutup kemungkinan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin.
Sebaliknya, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan profesional. Apabila aktivitas PETI terbukti terjadi, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Namun, apabila lokasi, status lahan, bentuk kegiatan, dampak lingkungan, atau identitas pihak yang bertanggung jawab belum terverifikasi, tuduhan tersebut tidak sepatutnya disampaikan seolah-olah seluruh faktanya telah dipastikan.
Ketegasan dalam penegakan hukum harus berjalan seiring dengan ketelitian dalam menentukan fakta dan pertanggungjawaban.
Penutup
Pemberitaan mengenai dugaan PETI di Desa Malenggang perlu diuji melalui investigasi lapangan, verifikasi status lahan, pemeriksaan bentuk kegiatan, serta penilaian terhadap dugaan dampak lingkungan oleh pihak yang berwenang.
Jangan mengubah dugaan menjadi kepastian. Jangan menjadikan dokumentasi visual sebagai pengganti pembuktian. Dan jangan membangun kesimpulan mengenai pelanggaran hukum tanpa verifikasi yang memadai.
Kritik terhadap pemberitaan merupakan bagian dari kontrol publik yang sah, sebagaimana pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran merupakan bagian dari fungsi pers. Keduanya harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan menempatkan fakta sebagai dasar utama.
Fakta harus mendahului kesimpulan, klarifikasi harus menjadi bagian dari proses penilaian, dan penegakan hukum harus berpijak pada bukti yang sah.
Sumber: Masyarakat Malenggang
Editor : DM MPGI
