KARIMUN, KEPULAUAN RIAU – Dugaan penyalahgunaan tanah wakaf di Desa Nyiur Permai, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, kini menjadi sorotan dan memicu kekecewaan masyarakat. Tanah yang semula diwakafkan oleh seorang warga asal Moro untuk kepentingan pembangunan Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) justru diduga diperjualbelikan kepada salah satu perusahaan.
Ironisnya, transaksi yang dipersoalkan masyarakat tersebut disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum yang berkaitan dengan unsur pemerintahan desa. Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan sekadar transaksi jual beli tanah, melainkan menyangkut amanah wakaf yang seharusnya dijaga demi kepentingan pendidikan dan keagamaan masyarakat.
Informasi mengenai dugaan transaksi tanah wakaf tersebut dalam sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya warga Dusun Semokol, Desa Nyiur Permai.
Salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media, Selasa (10/11/2026), mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar isu yang berkembang tanpa alasan. Menurutnya, terdapat dugaan pengalihan tanah wakaf melalui transaksi jual beli yang dilakukan tanpa keterbukaan kepada masyarakat.
“Tanah itu awalnya diwakafkan oleh salah seorang warga dari Moro untuk kepentingan pembangunan TPQ. Namun, justru diduga diperjualbelikan secara diam-diam kepada perusahaan. Kami sangat menyayangkan kejadian ini,” ungkap sumber tersebut.
Sumber itu juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur kepala dusun, serta pihak lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Namun, sejauh mana peran masing-masing pihak masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
TANAH WAKAF DIDUGA DIPERJUALBELIKAN, WARGA SEMPAT MELAKUKAN PROTES
Persoalan ini disebut bukan baru muncul ke permukaan. Sekitar dua bulan lalu, dugaan pengalihan tanah wakaf tersebut bahkan dikabarkan sempat memicu protes masyarakat di Desa Nyiur Permai.
Warga mempertanyakan bagaimana mungkin tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan agama justru diduga menjadi objek transaksi dengan pihak perusahaan.
“Bukannya membantu menjaga tanah wakaf, malah tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan agama justru diduga dijual. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” ujar sumber tersebut.
Bagi masyarakat, tanah wakaf bukan sekadar sebidang lahan yang memiliki nilai ekonomi. Di dalamnya terdapat amanah pemberi wakaf yang harus dihormati dan dijaga. Apalagi, tujuan awal pemberian tanah tersebut adalah untuk mendukung pendidikan agama generasi penerus.
Apabila benar terjadi transaksi tanpa mekanisme yang sesuai ketentuan, maka persoalan ini patut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
SEKCAM MENYEBUT SUDAH DISELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN, NAMUN SEJUMLAH PERTANYAAN MASIH MENGGANTUNG
Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya menghubungi Kepala Desa Nyiur Permai melalui sambungan telepon WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dusun Semokol melalui sambungan telepon WhatsApp juga belum mendapatkan jawaban.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sugie Besar saat dimintai keterangan menyampaikan bahwa persoalan tanah wakaf tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
Menurut keterangan Sekcam, tanah yang sebelumnya diperjualbelikan telah dikembalikan menjadi tanah wakaf. Pihak yang melakukan penjualan juga disebut telah diminta mengembalikan uang yang sebelumnya dibayarkan oleh perusahaan.
“Permasalahan tersebut sudah kami selesaikan secara kekeluargaan. Tanah wakafnya sudah dikembalikan, sedangkan pihak yang menjual diminta mengembalikan uang yang sudah dibayarkan perusahaan,” demikian keterangan Sekcam.
Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan ini. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan belum otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai proses transaksi, status hukum tanah, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat.
TANAH DIKEMBALIKAN, LALU BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABANNYA?
Ada sejumlah hal mendasar yang masih perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan di tengah masyarakat.
Pertama, apakah benar uang hasil transaksi penjualan tanah wakaf telah dikembalikan sepenuhnya kepada perusahaan?
Kedua, siapa pihak yang menerima pembayaran dari perusahaan dan atas dasar kewenangan apa transaksi tersebut dilakukan?
Ketiga, apakah pengembalian tanah wakaf telah dituangkan dalam dokumen resmi yang menjamin status dan peruntukannya tetap sesuai dengan ikrar wakaf?
Keempat, bagaimana kedudukan nazir atau pengelola wakaf dalam proses dugaan transaksi tersebut?
Kelima, apakah pihak-pihak yang disebut masyarakat telah dimintai keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi siapa pun. Namun, masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai tanah yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut amanah wakaf dianggap selesai hanya dengan kesepakatan lisan, sementara aspek administrasi, legalitas, dan pertanggungjawaban belum dijelaskan secara transparan.
APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA MENELUSURI DUGAAN TRANSAKSI
Mengingat tanah wakaf memiliki ketentuan hukum tersendiri, persoalan ini patut ditelusuri oleh instansi berwenang, termasuk Kementerian Agama melalui pihak yang menangani urusan wakaf serta aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Sebagaimana prinsip pengelolaan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf pada dasarnya tidak boleh dijadikan objek jual beli, hibah, warisan, atau pengalihan lainnya, kecuali dalam kondisi dan mekanisme tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang.
Karena itu, status tanah, ikrar wakaf, kedudukan nazir, serta dokumen transaksi perlu diperiksa agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada pengakuan bahwa tanah telah dikembalikan.
Masyarakat berharap pemerintah desa tidak menutup diri terhadap persoalan ini. Keterbukaan justru menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Jika memang seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, dokumen dan penjelasan resmi semestinya dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat.
Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Nyiur Permai, BPD, Kepala Dusun Semokol, pihak perusahaan, nazir wakaf, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sumber: Awak Media
Penulis: Rudi
Editor: Decky Menziano
