KETAPANG – Kawasan hutan primer di wilayah Sayan, yang membentang di perbatasan Kecamatan Sandai dan Hulu Sungai, kini menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang semakin serius. Hutan yang seharusnya menjadi benteng ekologis dan penyangga kehidupan masyarakat justru dilaporkan terus digempur aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berskala besar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun serta penelusuran di lapangan, aktivitas pertambangan ilegal tersebut diduga melibatkan jaringan pemodal dan pengendali lapangan. Dua nama yang mencuat dalam informasi masyarakat adalah Ivan dan Botak Atak. Keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI di kawasan tersebut. Namun, dugaan keterlibatan mereka masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Persoalan ini bukan sekadar aktivitas tambang tanpa izin. Ada ancaman serius terhadap kelestarian hutan, kerusakan bentang alam, serta potensi pencemaran aliran sungai akibat limbah pengolahan emas. Jika dugaan penggunaan bahan berbahaya dalam proses penambangan benar terjadi, dampaknya dapat mengancam ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada Sungai Pawan.
Hutan Rusak, Sungai Terancam, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Kerusakan lingkungan yang terus dilaporkan masyarakat semestinya menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menghancurkan kawasan hutan dan merampas hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
Pertanyaan besar kini mengarah kepada Polres Ketapang. Sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengungkap jaringan PETI di kawasan Sayan? Apakah penindakan sudah menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali aktivitas, atau masih sebatas menyasar pekerja tambang di lapangan?
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, S.H., S.I.K., M.H., patut memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sebab, pemberantasan PETI tidak cukup hanya dengan melakukan razia, memasang garis polisi, atau mengamankan sejumlah pekerja. Penegakan hukum harus mampu menelusuri seluruh rantai aktivitas ilegal, mulai dari pemilik modal, penyedia alat berat, pemasok bahan operasional, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan terbesar.
Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pekerja kecil yang berada di lokasi, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali bisnis justru tidak tersentuh pemeriksaan.
Jangan Biarkan Penegakan Hukum Berhenti di Lapisan Bawah!
Masyarakat berhak mengetahui apakah Polres Ketapang telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan jaringan PETI di Sayan. Jika memang terdapat nama-nama yang disebut dalam informasi lapangan, sudah sepatutnya aparat melakukan pendalaman secara profesional, objektif, dan transparan.
Publik juga menuntut agar tidak ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pekerja, pemodal, maupun pihak yang mengendalikan operasi, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolres Ketapang tidak cukup hanya menyampaikan komitmen pemberantasan tambang ilegal. Masyarakat membutuhkan bukti berupa tindakan nyata, pengungkapan jaringan, penindakan terhadap pelaku utama, serta langkah konkret menghentikan kerusakan lingkungan.
Jika aktivitas PETI di kawasan Sayan terus berlangsung tanpa penanganan yang transparan, wajar apabila kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan penegakan hukum semakin dipertanyakan.
Hutan Sayan bukan milik segelintir orang. Kekayaan alamnya bukan untuk dikeruk demi keuntungan pribadi, sementara masyarakat harus menanggung kerusakan lingkungan dan ancaman pencemaran.
Kini publik menunggu jawaban Kapolres Ketapang: apakah dugaan jaringan PETI di Sayan akan diusut sampai ke aktor pengendalinya, atau persoalan ini kembali berhenti pada penindakan terhadap pekerja di lapangan?
Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam ke bawah, tetapi kehilangan daya jangkau ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang diduga memiliki modal besar.
Sumber: Warga Sayan
Editor/Penulis: D_M
